Pemerintah Harus Tegas Jamin Keamanan Warga Papua Pasca Aksi Kekerasan di Mimika

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, mengecam keras aksi kekerasan yang menewaskan dua warga sipil dan menculik sembilan orang, termasuk anak-anak dan ibu-ibu, di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia menegaskan kebutuhan mendesak untuk memperkuat jamin keamanan warga Papua agar masyarakat sipil tidak terus hidup dalam teror.

Menurut Abdul Haris, kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan tentang pembunuhan dua warga dan penculikan sembilan orang yang terjadi di wilayah tersebut, yang menurutnya menuntut respons tegas dari pemerintah pusat dan daerah.

Deskripsi insiden di Distrik Jila

Peristiwa yang memicu kecaman akademisi itu terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, di mana dua warga sipil dilaporkan tewas dan sembilan orang, terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu, menjadi korban penculikan oleh kelompok bersenjata separatis. Kondisi keluarga korban dan proses upaya penyelamatan masih menjadi perhatian utama publik dan pihak berwenang.

Abdul Haris menilai dampak psikologis dari kejadian semacam ini luas, tidak hanya bagi keluarga korban tetapi juga bagi komunitas setempat yang merasa terancam. Ia mengingatkan bahwa warga sipil memiliki hak untuk hidup aman tanpa dihantui ancaman kekerasan dan penculikan.

Seruan akademisi kepada pemerintah

Dalam pernyataannya, Prof. Abdul Haris mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dalam memastikan perlindungan warga sipil. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang menitikberatkan pada keselamatan penduduk, upaya pencegahan kekerasan, serta penanganan korban yang menyeluruh, termasuk bantuan psikososial bagi keluarga terdampak.

Ia juga meminta agar aparat keamanan dan instansi terkait meningkatkan koordinasi di lapangan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Menurutnya, tanggung jawab negara adalah memberikan jaminan keamanan yang jelas dan efektif bagi masyarakat sipil, sehingga warga tidak hidup dalam ketakutan berkepanjangan.

Upaya jamin keamanan warga Papua

Fokus pada upaya jamin keamanan warga Papua, kata Abdul Haris, harus melibatkan pendekatan yang komprehensif: pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan bagi korban. Ia menilai bahwa tindakan represif semata tidak cukup tanpa program yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menjamin keselamatan dasar warga sipil.

Di samping itu, ia mendorong keterlibatan lembaga kemanusiaan dan organisasi masyarakat untuk membantu penanganan korban, serta memastikan bantuan yang diberikan menjangkau kebutuhan mendesak keluarga yang terdampak. Pendekatan yang humanis dinilai penting untuk mengurangi trauma dan membangun kembali rasa aman di komunitas.

Dampak sosial dan kebutuhan perlindungan sipil

Abdul Haris menekankan dampak sosial jangka panjang jika jaminan keselamatan tidak segera diperkuat. Menurutnya, rasa takut yang berkepanjangan dapat mengganggu kegiatan sosial ekonomi warga, pendidikan anak-anak, dan stabilitas komunitas. Ia menyerukan agar tindakan pencegahan dan perlindungan menjadi prioritas demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat secara bermartabat.

Dia menambahkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk penyediaan layanan kesehatan, psikologis, dan kebutuhan dasar. Pendekatan komprehensif itu diperlukan untuk memulihkan kondisi yang aman dan kondusif bagi warga di wilayah terdampak.

Dalam penutup pernyataannya, Prof. Abdul Haris kembali menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat diterima dan menuntut respons negara yang tegas dan terkoordinasi. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta memastikan bahwa insiden seperti pembunuhan dan penculikan di Distrik Jila tidak terulang kembali.