Merdeka Secara Mental Masih Terjajah: Warisan Psikologis Kolonialisme di Indonesia

Merdeka secara mental masih menjadi persoalan yang menggelayut dalam kehidupan berbangsa meskipun kedaulatan negara telah diakui secara hukum internasional sejak proklamasi 17 Agustus 1945 dan pengakuan di Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Persoalan ini bukan sekadar retorika; ia tampak pada kecenderungan memberi otoritas berlebih pada standar dan figur asing, serta pada rasa rendah diri kolektif yang terus berulang lintas generasi.

Merdeka Secara Mental: Warisan Sejarah

Untuk memahami mengapa kondisi ini masih melekat, perlu dilacak kembali ke masa revolusi fisik 1945–1949. Periode tersebut bukan sekadar rangkaian pertempuran; ia juga menjadi arena pertarungan psikologis yang menentukan cara bangsa memandang dirinya di hadapan kekuatan asing. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu dan NICA mencoba kembali mengukuhkan kekuasaan, Belanda menolak mengakui proklamasi sehingga terjadi konfrontasi militer yang berujung pada pertempuran besar seperti Surabaya (November 1945), Ambarawa, Bandung Lautan Api (1946), dan Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.

Perlawanan bersenjata itu memang mengorbankan jiwa dan raga, namun dampak psikologisnya tidak kalah dalam jangka panjang. Bangsa yang selama berabad-abad ditempatkan sebagai subordinat tidak serta-merta pulih hanya karena kedaulatan diakui pada tingkat internasional. Luka psikologis yang ditinggalkan oleh kolonialisme sering kali mengakar lebih dalam dan diwariskan melalui institusi pendidikan, bahasa, dan sistem nilai.

Luka Psikologis Perjuangan Kemerdekaan

Trauma kolektif dari era kolonial dan perang kemerdekaan meninggalkan residu yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Perasaan menjadi “yang diperintah” menumbuhkan internalisasi inferioritas: kebiasaan menilai diri sendiri dari standar orang lain, serta asumsi bahwa kemajuan dan kesempurnaan lebih sering berasal dari luar. Dalam praktik sosial, residu struktur feodal dan kolonial ini terefleksikan pada birokrasi yang gemar formalitas dan gelar asing, serta kecenderungan dunia usaha dan publik untuk mengagungkan istilah-istilah berbau Barat.

Pemulihan psikologis bukan perkara instan. Luka batin tidak sembuh dengan pergantian rezim atau pengakuan hukum semata; ia memerlukan pembaruan narasi dan kebiasaan sosial yang mampu mengubah pola asimilasi dan ketergantungan yang telah mengakar lama.

Teori dan Kerangka Menjelaskan Ketergantungan

Beberapa pemikir pascakolonial memberi kerangka untuk membaca fenomena ini. Frantz Fanon menggambarkan bagaimana kolonialisme menjajah alam bawah sadar masyarakat terjajah sehingga terjadi internalisasi inferioritas. Albert Memmi menyorot dinamika hubungan penjajah-terjajah yang menghasilkan watak dominan pada penjajah dan watak tergantung pada yang terjajah. Pierre Bourdieu menambahkan konsep symbolic violence, yakni kekerasan simbolik yang menanamkan nilai bahwa hierarki tertentu adalah wajar sehingga masyarakat mereproduksi struktur kolonial tanpa paksaan fisik.

Dalam konteks Indonesia, sosiolog lokal pernah menegaskan bahwa perubahan sosial pascarevolusi tidak berjalan linear; ada sisa struktur lama yang bertahan meski institusi formal berubah. Kerangka-kerangka ini membantu menjelaskan mengapa mentalitas inlander dapat terus muncul dalam kehidupan kontemporer.

Menuju Dekolonisasi Narasi dan Kepercayaan Diri Kolektif

Perjuangan melawan mentalitas ini tidak menuntut penutupan terhadap dunia luar, melainkan upaya memperkuat kepercayaan diri kolektif. Semangat Serangan Umum 1 Maret 1949, selain sebagai manuver militer, juga merupakan pernyataan bahwa bangsa ini mampu dan berdaulat. Spirit semacam itu perlu direvitalisasi dalam bentuk penghargaan terhadap sains, teknologi, seni, dan tata kelola yang tumbuh dari kemampuan sendiri.

Dekolonisasi mental, sebagaimana disarankan pemikir lain, dimulai dari bahasa dan narasi yang kita gunakan untuk memaknai diri. Selama keberhasilan masih diukur semata dari kacamata pengakuan Barat, merdeka secara batin belum sepenuhnya tercapai. Dekolonisasi bukan penolakan terhadap hal asing, melainkan kemampuan berinteraksi dengan dunia internasional tanpa kehilangan harga diri, serta keyakinan bahwa karya anak bangsa layak sejajar dengan standar global.

Delapan dekade setelah proklamasi, medan pertempuran yang tersisa adalah ruang batin warga negara. Pertempuran ini hanya bisa dimenangkan apabila warga berhenti tergantung pada pengakuan luar dan mulai membangun keyakinan sendiri, menghargai kapasitas lokal, serta mereformasi narasi kolektif yang mewarisi rasa kurang percaya diri dari masa lalu.