Mengindonesiakan Ekonomi: Menimbang Ekonomi-Politik Pancasila dan RUU Perekonomian Nasional

Mengindonesiakan Ekonomi menjadi panggilan yang terus mengemuka di tengah arus globalisasi dan dominasi narasi neoliberalisme. Telaah terhadap buku Ekonomi–Politik Pancasila memberi kerangka berpikir alternatif yang menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai pijakan bagi arah pembangunan ekonomi nasional.

Rangkaian gagasan dalam buku tersebut kembali membuka pertanyaan: apakah struktur ekonomi kita telah mencerminkan jati diri bangsa atau justru kalah oleh logika pasar bebas dan kepentingan oligarki? Pertanyaan ini relevan ketika wacana Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Nasional mulai muncul di ruang publik.

Mengindonesiakan Ekonomi dan konteks riset publik

Buku Ekonomi–Politik Pancasila, yang menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan konsep RUU Perekonomian Nasional, dipandang sebagai himpunan gagasan dari para ilmuwan dan praktisi yang khawatir terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah riset panjang yang dilakukan Nusantara Centre antara Mei 2025 hingga Mei 2026, pemikiran Presiden Prabowo Subianto dibandingkan dengan beberapa karya penting untuk menelaah akar-akar kebijakan ekonomi yang sedang dipertimbangkan. Kelima buku rujukan itu turut memberi warna terhadap perdebatan tentang kedaulatan ekonomi dan posisi negara dalam mengatur pasar.

Pancasila, kebudayaan, dan dimensi spiritual ekonomi

Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah penyinggungan terhadap hubungan antara Pancasila dan kebudayaan. Penulis mengutip pidato Bung Karno berkaitan dengan konsep “Ketuhanan yang berkebudayaan” untuk menegaskan bahwa iman dan nilai ketuhanan tak berdiri sendiri; keduanya tumbuh dalam konteks kebudayaan masyarakat Indonesia. Pandangan ini menempatkan spiritualitas dan kebudayaan sebagai elemen yang saling menguatkan dalam membangun peradaban ekonomi yang lebih bermartabat.

Kritik terhadap neoliberalisme dan akar kemiskinan

Buku tersebut mengajukan kritik tajam terhadap neoliberalisme yang dianggap mendorong kebebasan ekonomi berlebihan sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan mengokohkan dominasi elite ekonomi. Kritik ini menyoroti praktik eksploitasi yang pada intinya adalah “exploitation de l’homme par l’homme”, istilah yang pernah digunakan oleh Bung Karno. Bagi para penulis, pendekatan ekonomi semacam itu telah mengubah sumber daya nasional menjadi arena akumulasi keuntungan bagi segelintir pihak, sementara rakyat luas kehilangan peran sebagai subjek pembangunan.

Dampak Konferensi Meja Bundar dan struktur ekonomi pascakolonial

Dalam kajian historisnya, buku ini juga mengajak pembaca meninjau kembali dampak politik-ekonomi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Sejumlah kesepakatan pada KMB, termasuk mekanisme pengambilalihan utang pemerintah kolonial dan berbagai kompromi politik, dipandang ikut membentuk struktur ekonomi yang sangat bergantung pada kekuatan eksternal. Warisan itu, menurut penulis, menjadi salah satu faktor yang membuka ruang bagi praktik-praktik ekonomi neoliberal di kemudian hari.

Penekanan pada akar sejarah memberi argumen bahwa persoalan ekonomi bukan semata soal angka pertumbuhan, tetapi juga menyangkut kedaulatan, keadilan, dan keberpihakan negara kepada rakyat. Dengan pendekatan konstitusional, penulis berusaha mengembalikan pengertian bahwa ekonomi nasional harus berpijak pada nilai-nilai dasar bangsa.

Buku sebagai pemantik perdebatan dan panggilan aksi

Walau tidak semua pembaca akan sepakat dengan setiap argumentasi dalam buku ini, karya tersebut dinilai menawarkan perspektif kaya untuk memahami perjalanan ekonomi Indonesia dari sudut pandang konstitusi. Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan akademik; ia merupakan upaya kolektif para pemikir untuk merancang narasi ekonomi alternatif yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pengaruh gagasan-gagasannya cenderung revolusioner, membawa wacana baru dalam narasi ekonomi-politik nasional. Bagi kalangan akademisi, pembuat kebijakan, mahasiswa, dan peneliti, buku ini layak menjadi bahan bacaan untuk memperluas wacana dan memicu debat intelektual yang sehat tentang masa depan ekonomi bangsa.

Pada akhirnya, penulis resensi menutup bacaannya dengan keyakinan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian berpikir. Dalam rangka menegaskan hal itu, ia menulis sepotong puisi sebagai penutup reflektif: “Lembaran demi lembar terbuka perlahan/Menyingkap tabir ilmu dan harapan/Di balik setiap kata tersimpan hikmah/Menuntun langkah di tengah keraguan/Buku adalah jendela dunia/Tempat jiwa menemukan jeda/Setiap halaman memberi makna/Menghidupkan hati yang selalu dahaga akan pengetahuan.” Ia mengajak pembaca untuk membeli, membaca, meresapi, dan mempraktikkan gagasan-gagasan yang ada dalam buku dengan harapan suatu hari ide-ide itu dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memastikan ekopol Indonesia, bukan sekadar ekopol di Indonesia.