Konferensi kerja nasional FSP FARKES R – KSPI tahun 2026 resmi dibuka pada 25 Juli 2026 di Pusdiklat FSPMI, Cisarua, Bogor. Rakernas ini menegaskan komitmen organisasi dalam memperjuangkan hak-hak buruh farmasi dan pekerja sektor kesehatan melalui empat isu strategis yang disepakati sebagai prioritas perjuangan. Rangkaian kegiatan yang digelar hingga 26 Juli itu dihadiri oleh pengurus dari berbagai tingkatan, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat hingga Pengurus Unit Kerja dari seluruh Indonesia, menandai konsolidasi nasional dalam menghadapi perubahan regulasi ketenagakerjaan yang terus berkembang. Pembukaan dan kehadiran pengurus Dalam sambutannya Idris Idham menekankan bahwa momentum rakernas harus digunakan untuk memperkuat persatuan organisasi, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan merumuskan strategi perjuangan yang efektif untuk melindungi pekerja di sektor farmasi dan kesehatan di tengah dinamika kebijakan ketenagakerjaan. Pembahasan laporan dan evaluasi organisasi Agenda Rapat Pleno I mencakup penjelasan umum materi rakernas serta penyampaian laporan umum Dewan Pimpinan Pusat yang memuat laporan kegiatan organisasi dan laporan keuangan. Laporan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas organisasi terhadap seluruh jajaran pengurus dan anggota. Selanjutnya, Rapat Pleno II memberikan ruang bagi pandangan umum dan paparan perkembangan organisasi dari berbagai daerah, dengan perhatian khusus pada kondisi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta situasi sektor rumah sakit dan farmasi. Forum ini menjadi wadah tukar pengalaman tentang kondisi ketenagakerjaan di wilayah masing-masing dan masukan terhadap langkah organisasi ke depan. Empat Isu Strategis untuk Buruh Farmasi dan Kesehatan Pada hari kedua, Rapat Pleno III memfokuskan pembahasan kepada empat isu strategis yang disepakati sebagai prioritas perjuangan. Pertama, evaluasi dan penetapan sikap organisasi terhadap Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang dinilai berpotensi memengaruhi hubungan kerja, praktik outsourcing, serta perlindungan pekerja di sektor farmasi dan kesehatan. Baca juga: Kolaborasi perang narkotika: Menko Polkam Tegaskan Perang Lawan Narkotika Tugas Bersama Kedua, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang harus disusun menyusul putusan Mahkamah Konstitusi dan harus selesai paling lambat Oktober 2026. Organisasi menilai pembentukan regulasi baru ini penting untuk memastikan hak pekerja terlindungi secara konstitusional dan operasional. Ketiga, perjuangan penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tunjangan Hari Raya (THR), serta upaya menolak sistem pajak progresif yang dinilai memberatkan pekerja. Isu ini dimasukkan ke dalam prioritas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor farmasi dan kesehatan. Keempat, penguatan posisi dan peran FSP FARKES R – KSPI dalam Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP – PB) sebagai wadah konsolidasi gerakan buruh. Peran ini dipandang penting untuk memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada pekerja dan rakyat secara lebih terkoordinasi. Rekomendasi dan penutup rakernas Rangkaian kegiatan akan ditutup melalui Rapat Pleno IV yang berfungsi menyusun kesimpulan dan rekomendasi rakernas sebagai pedoman pelaksanaan program organisasi di seluruh tingkatan kepengurusan. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi acuan operasional dan strategis dalam kegiatan advokasi dan pengorganisasian di daerah. Melalui rakernas ini, organisasi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat struktur internal, meningkatkan kapasitas kader, serta membangun hubungan industrial yang lebih adil. Idris Idham menegaskan bahwa soliditas organisasi adalah fondasi utama perjuangan dan menuntut seluruh jajaran untuk menyatukan langkah dan strategi demi menjawab tantangan ketenagakerjaan serta memperjuangkan kesejahteraan pekerja farmasi dan kesehatan di Indonesia. Dokumen akhir rakernas yang memuat sikap organisasi terhadap empat isu prioritas serta rekomendasi teknis akan menjadi rujukan bagi seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, dan PUK dalam bekerja di tingkat nasional maupun daerah. Rakernas ini menunjukkan upaya konsolidasi yang intensif untuk merespons perubahan regulasi dan kondisi lapangan yang dinamis di sektor farmasi dan kesehatan. Baca juga berita lainnya: PAN, Golkar, PKS dan NasDem Sepakat Pemilu 2029 Harus Sportif dan Berkualitas DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi untuk Dukung Modernisasi Kekuatan Laut Navigasi pos Kolaborasi perang narkotika: Menko Polkam Tegaskan Perang Lawan Narkotika Tugas Bersama Gubernur Pramono: Pemerintah Harus Dengar Suara Masyarakat