Dari Generasi Cemas Menuju Generasi Emas: Krisis Biaya Kuliah dan Pengelolaan SDA

Fenomena puluhan ribu calon mahasiswa yang mundur dari jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) membuka perdebatan tentang nasib Generasi Emas. Sekitar 60.000 orang memilih mundur dari Perguruan Tinggi Negeri, sementara angka putus kuliah nasional naik 2,62% pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka menjadi cermin masalah struktural dalam sistem pendidikan tinggi dan kebijakan pembiayaan. Di balik euforia kelulusan seleksi terdapat realitas bahwa banyak talenta terhambat oleh pilihan prodi yang tidak tepat, ketiadaan bantuan KIP Kuliah, dan beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melambung.

Antara Generasi Cemas dan Generasi Emas

Ketika akses pendidikan tinggi dipengaruhi oleh kemampuan membayar, narasi tentang “Generasi Emas” berisiko berubah menjadi “Generasi Cemas”. Dampak ekonomi yang terasa pada keluarga berpenghasilan rendah tak hanya menghentikan langkah menuju kampus, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis mahasiswa muda. Mereka yang gagal melanjutkan studi karena keterbatasan finansial berisiko mengalami krisis identitas, depresi, dan kerentanan mental yang lebih serius.

Faktor Penyebab Mundurnya Puluhan Ribu Mahasiswa

Data menunjukkan sejumlah penyebab langsung mundurnya calon mahasiswa SNBP. Salah satunya adalah ketidaksesuaian pilihan program studi, termasuk diterimanya siswa pada kampus lain yang dianggap lebih sesuai secara personal. Namun faktor dominan yang terus muncul adalah masalah ekonomi: banyak calon mahasiswa tidak terjaring bantuan KIP Kuliah dan harus menghadapi UKT yang berada di luar jangkauan daya beli keluarga.

Peralihan model pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) menjadi salah satu titik krusial. Transformasi ini mendorong kampus untuk mengurangi subsidi dan mengadopsi kebijakan liberalisasi pembiayaan, sehingga kampus dituntut berperan lebih seperti korporasi yang mencari pendanaan mandiri untuk menutup biaya operasional.

Paradigma Pendidikan: Komoditas vs Hak

Kronik mahalnya biaya kuliah menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan dari hak dasar menjadi komoditas. Dalam paradigma komoditas, negara berperan terbatas sebagai regulator, sementara beban biaya mayoritas ditanggung oleh mahasiswa. Akses menjadi eksklusif dan orientasi lebih pada keberlangsungan finansial lembaga daripada pengembangan ilmuwan atau pakar.

Sebaliknya, paradigma yang memandang pendidikan sebagai hak menuntut peran negara sebagai pelayan yang menjamin akses tanpa syarat, dengan pembiayaan yang berasal dari kas negara. Ketegangan antara dua paradigma inilah yang, menurut kajian ini, memicu ketidaksetaraan akses dan memperbesar risiko kehilangan talenta generasi muda.

Peran Kepemimpinan dan Konsep Raa’in

Masalah pembiayaan pendidikan juga terkait dengan visi kepemimpinan. Jika negara memosisikan diri hanya sebagai regulator yang melemparkan persoalan biaya ke ranah individu atau pasar, maka kebijakan publik cenderung tidak memadai untuk menjamin akses luas. Dalam perspektif lain yang diangkat oleh penulis, konsep kepemimpinan sebagai raa’in menuntut tanggung jawab penuh penguasa atas kesejahteraan rakyatnya, termasuk pendidikan.

Konsep ini tak sekadar retorika politik: ia menekankan akuntabilitas moral dan spiritual pemimpin terhadap nasib rakyat. Contoh historis yang disinggung adalah sikap pemimpin kala dikoreksi publik, yang menunjukkan pentingnya partisipasi rakyat dan muhasabah dalam mengoreksi kebijakan yang merugikan publik.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Baitul Mal sebagai Alternatif

Salah satu solusi konkret yang diusulkan adalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara nasional untuk membiayai pendidikan melalui institusi seperti Baitul Mal. Artikel ini menampilkan simulasi nilai ekspor batu bara periode Januari–November 2025 yang mencapai sekitar Rp 395 triliun sebagai contoh potensi pembiayaan publik. Angka tersebut, menurut perhitungan dalam kajian, mampu mendanai pembangunan ratusan hingga ribuan institusi pendidikan berkualitas.

Dengan pengelolaan SDA yang dikelola negara untuk kepentingan publik, dana bisa dialokasikan untuk riset, gaji dosen yang layak, dan menjamin bahwa tidak ada anak bangsa yang berhenti menuntut ilmu karena masalah biaya. Konsep kepemilikan umum atas sumber daya strategis dan distribusi hasilnya untuk fasilitas publik menjadi poros argumentasi untuk mengembalikan pendidikan sebagai hak.

Pergeseran paradigma yang diusulkan bukan hanya perubahan teknis anggaran, melainkan transformasi tata kelola yang menempatkan syarat amanah, keterbukaan, dan fokus pada pemenuhan hak dasar. Penulis menegaskan bahwa pendidikan gratis dan bermutu adalah keniscayaan jika ada keberanian untuk merombak model pengelolaan ekonomi dan politik yang selama ini berorientasi pada privatisasi manfaat SDA.

Kasus mundurnya puluhan ribu calon mahasiswa harus menjadi alarm untuk mengevaluasi peran negara, model pendanaan kampus, dan orientasi kebijakan pendidikan tinggi. Jika tidak ada perubahan mendasar, potensi generasi muda sebagai penggerak peradaban berisiko hilang ke sektor informal yang tak menentu atau bahkan terjerumus ke ranah kriminalitas.

Wacana tentang Generasi Emas menuntut refleksi kebijakan: bagaimana negara menata kembali prioritas, dari sekadar regulasi kepada tanggung jawab aktif dalam menjamin hak pendidikan bagi setiap warga. Tanpa langkah sistemik, janji masa depan yang gemilang untuk generasi muda akan terus terhambat oleh beban biaya yang kian menjerat.