Ekonomi Indonesia Tumbuh Solid, Namun Belum Sepenuhnya Berdaulat

Ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan nyata selama 81 tahun kemerdekaan, tercermin dari peningkatan produk domestik bruto, harapan hidup, capaian pendidikan, dan perkembangan kelas menengah. Namun pertumbuhan yang solid itu belum sepenuhnya menemui kedaulatan ekonomi yang dipandang ideal oleh sejumlah pengamat.

Menurut ekonom senior INDEF Didin S. Damanhuri, perayaan kemerdekaan ke-81 menjadi momentum untuk merenungkan kualitas pertumbuhan yang telah dicapai. Meski indikator makro tumbuh, sejumlah persoalan struktural masih menghambat kemandirian nasional di bidang ekonomi.

Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan yang nyata, kedaulatan yang belum lengkap

Didin menilai bahwa capaian-capaian makro selama beberapa dekade terakhir tidak serta-merta menerjemah menjadi kemandirian ekonomi yang kuat. Pertumbuhan PDB dan perbaikan indikator sosial menjadi bukti keberhasilan tertentu, tetapi ketergantungan pada faktor eksternal dan kelemahan struktur ekonomi tetap menjadi pekerjaan rumah.

Ia menekankan bahwa makna kedaulatan ekonomi tidak hanya tentang angka-angka di tingkat nasional, melainkan juga kemampuan suatu negara untuk menentukan arah pembangunan, mengendalikan sumber-sumber strategis, serta meminimalkan ketergantungan yang rentan terhadap gejolak luar.

Pengaruh oligarki terhadap arah kebijakan

Salah satu sorotan utama yang disampaikan adalah pengaruh kuat oligarki di bidang ekonomi dan politik. Struktur kepemilikan sumber daya dan konsentrasi kekuasaan ekonomi dinilai masih memengaruhi kebijakan publik dan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Menurut Didin, dominasi kelompok-kelompok tertentu dapat membatasi terwujudnya pemerataan dan menghambat kebijakan yang pro-kemandirian.

Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang bagi kebijakan yang berorientasi pada industrialisasi berdaulat atau pengembangan sektor strategis yang dapat mengurangi ketergantungan impor. Di samping itu, konsentrasi ekonomi juga berimplikasi pada pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan jangka panjang negara.

Ketergantungan impor bahan pokok dan tantangan kedaulatan pangan

Didin menyoroti tingginya impor bahan pokok sebagai salah satu indikator lemahnya kedaulatan ekonomi. Ketergantungan pada pasokan luar negeri untuk komoditas yang dianggap strategis, seperti bahan makanan pokok, membuat negara rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga internasional.

Situasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum sepenuhnya disertai peningkatan kapasitas produksi domestik di sektor-sektor penting. Peningkatan kapasitas itu bukan hanya soal kuantitas produksi, tetapi juga terkait tata kelola, akses teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan serta produksi nasional.

Ketimpangan dan kemandirian finansial

Selain isu kedaulatan produksi, ketimpangan menjadi bayangan yang menyertai capaian ekonomi. Menurut Didin, distribusi manfaat pertumbuhan belum merata sehingga muncul jurang antara kelompok yang menikmati keuntungan ekonomi dan mereka yang tertinggal. Ketimpangan ini juga berimplikasi pada stabilitas sosial dan kualitas pembangunan jangka panjang.

Di ranah finansial, kemandirian belum sepenuhnya tercapai. Kekuatan sektor keuangan domestik, akses pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, serta kemampuan negara mengelola arus modal menjadi aspek penting yang harus diperkuat agar kedaulatan ekonomi lebih bermakna dalam praktik.

Refleksi 81 tahun kemerdekaan dan arah kebijakan ke depan

Refleksi atas capaian di usia kemerdekaan ke-81 menurut Didin seharusnya mendorong perdebatan serius tentang strategi memperdalam kedaulatan ekonomi. Transformasi struktur ekonomi, penguatan industri dalam negeri, pembenahan tata kelola, dan upaya mengurangi ketergantungan impor menjadi bagian dari agenda yang perlu diperkuat—tanpa mengabaikan pencapaian makro yang telah diraih.

Ia mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi bersifat multidimensional dan memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal, industri, pertanian, serta reformasi kelembagaan. Tantangan yang ada menuntut langkah-langkah kebijakan yang komprehensif agar pertumbuhan yang solid dapat berujung pada kemandirian yang lebih nyata bagi bangsa.

Diskursus soal pertumbuhan versus kedaulatan, menurut pengamat itu, penting untuk terus dikembangkan agar perayaan kemerdekaan tidak sekadar menjadi momen seremonial, tetapi juga memicu kerja nyata memperkuat fondasi ekonomi nasional demi kesejahteraan yang lebih merata.