Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong sinergi pusat-daerah untuk mempercepat pelaksanaan KDKMP. Dorongan itu ditujukan agar program terkait dapat berjalan lebih terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama lintas tingkatan pemerintahan dalam upaya percepatan pelaksanaan KDKMP. Hanif menyampaikan perlunya langkah bersama agar tujuan program dapat tercapai secara efisien dan tepat sasaran. Peran sinergi pusat-daerah dalam percepatan KDKMP Menurut Wamenko, sinergi pusat-daerah menjadi kunci untuk mengatasi hambatan yang biasa muncul dalam pelaksanaan program lintas wilayah. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan alur perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan KDKMP dapat berjalan lebih lancar. Ia mendorong agar komunikasi antarlevel pemerintahan difokuskan pada sinkronisasi tujuan dan pelaksanaan. Koordinasi teknis dan administrasi Hanif menekankan perlunya penguatan mekanisme koordinasi teknis dan administrasi antara kementerian/lembaga pusat dengan pemerintah daerah. Penguatan ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian program dengan kondisi daerah serta mempercepat proses implementasi. Sinergi yang terbangun diharapkan meminimalkan tumpang tindih kebijakan dan memperjelas pembagian tugas antarinstansi. Baca juga: Bea Cukai Dorong Legalisasi Tembakau Sumbawa: Upaya Legalitas Industri Lokal Tantangan yang perlu diatasi Wamenko juga mengingatkan bahwa percepatan pelaksanaan KDKMP tidak lepas dari sejumlah tantangan yang harus ditangani bersama. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan untuk menyelaraskan perencanaan, memastikan ketersediaan sumber daya, serta meningkatkan kapasitas pelaksana di tingkat daerah. Menurutnya, penguatan sinergi menjadi salah satu cara untuk menghadapi kendala tersebut secara lebih sistematis. Dorongan untuk keterlibatan daerah dan pemangku kepentingan Hanif mengajak pemerintah daerah untuk aktif berperan serta dalam setiap tahap pelaksanaan KDKMP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ia menilai partisipasi daerah serta keterlibatan pemangku kepentingan lokal penting untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan riil di lapangan. Pendekatan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Upaya mempercepat KDKMP menurut Wamenko perlu didukung oleh sinergi yang konsisten antara pusat dan daerah. Kerja sama tersebut harus mencakup pertukaran data, pemantauan capaian, serta penyelesaian hambatan administratif. Dengan demikian, implementasi program dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Hanif menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan KDKMP bukan semata tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama antara berbagai pihak. Sinergi pusat-daerah yang kuat diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target-target program secara lebih efektif di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat dan daerah ke depan diharapkan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi agar pelaksanaan KDKMP berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi wilayah sasaran. Sinergi yang terbangun akan menjadi elemen penting dalam mendorong keberhasilan implementasi program ini. Baca juga berita lainnya: BNN Usulkan Tim Terpadu Awasi Tempat Rehabilitasi Narkotika Dirut Bulog: Penyaluran bantuan pangan Alor bentuk kehadiran negara Navigasi pos Bea Cukai Dorong Legalisasi Tembakau Sumbawa: Upaya Legalitas Industri Lokal IPC TPK: Arus peti kemas 2,17 juta TEUs hingga Juli 2026 naik 8 persen