KOLEKSI: Adopsi mobil elektrik masih lambat, dorong insentif dan perluasan SPKLU

Komunitas Mobil Listrik Indonesia (KOLEKSI) menilai adopsi mobil elektrik masih lambat di tanah air. Organisasi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat regulasi yang mendukung percepatan transisi kendaraan berbasis listrik.

KOLEKSI menekankan perlunya kombinasi kebijakan, termasuk penguatan insentif dan perluasan infrastruktur pengisian seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Selain itu, komunitas ini mengusulkan mencontoh kebijakan yang dinilai berhasil di negara lain untuk mempercepat laju adopsi.

Stagnasi adopsi mobil elektrik dan dorongan KOLEKSI

Menurut KOLEKSI, laju adopsi mobil elektrik belum menunjukkan percepatan yang memadai. Dalam pandangan komunitas tersebut, hambatan yang ada perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih tegas dan terarah agar tujuan penggunaan kendaraan listrik nasional dapat tercapai lebih cepat.

Organisasi itu menyoroti bahwa percepatan tidak hanya bergantung pada satu aspek, melainkan membutuhkan rangkaian langkah kebijakan yang saling melengkapi. KOLEKSI menyebutkan bahwa regulasi yang jelas dan insentif yang menarik menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mendorong konsumen beralih ke kendaraan listrik.

Dorongan memperkuat insentif

KOLEKSI mendorong penguatan insentif sebagai salah satu langkah utama. Insentif dimaksud bisa berupa skema yang membuat mobil elektrik lebih kompetitif dari segi biaya kepemilikan dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga keputusan beralih menjadi lebih menarik bagi konsumen.

Komunitas juga menyampaikan bahwa insentif perlu dirancang secara jelas dan mudah diakses, agar dampak kebijakan dapat dirasakan oleh produsen, pelaku industri, dan pembeli individu. Tanpa insentif yang memadai, adopsi diperkirakan akan tetap lambat menurut penilaian KOLEKSI.

Perluasan jaringan SPKLU sebagai prioritas

Salah satu rekomendasi penting yang diangkat adalah memperbanyak dan memperluas jaringan SPKLU. KOLEKSI menilai ketersediaan infrastruktur pengisian menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk memilih mobil elektrik.

Jaringan pengisian yang tersebar luas dan andal dianggap mampu mengurangi kekhawatiran pengguna soal jarak tempuh dan kemudahan pengisian baterai. Oleh karena itu, KOLEKSI mendesak agar pengembangan SPKLU dijadikan prioritas dalam perencanaan transportasi dan energi.

Belajar dari Norwegia dan Ethiopia

KOLEKSI mengajak pemerintah mencontoh kebijakan beberapa negara, termasuk Norwegia dan Ethiopia, yang disebut sebagai contoh dalam pernyataannya. Komunitas menilai ada pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman internasional untuk disesuaikan dengan kondisi domestik guna mempercepat adopsi kendaraan listrik.

Pendekatan pembelajaran dari praktik luar negeri, menurut KOLEKSI, perlu diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks lokal, seperti kondisi pasar, infrastruktur, dan kemampuan fiskal. Tujuannya agar kebijakan yang diadopsi efektif dan berkelanjutan.

Peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri, penyedia energi, serta komunitas pengguna kendaraan listrik, juga diangkat sebagai elemen penting dalam mempercepat transformasi menuju mobilitas rendah emisi.

KOLEKSI menekankan perlunya dialog berkelanjutan antara pemerintah dan komunitas pengguna untuk memastikan regulasi dan program insentif berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Dengan langkah koordinatif, diharapkan hambatan-hambatan teknis dan nonteknis dapat diminimalkan sehingga adopsi mobil elektrik dapat meningkat secara signifikan.